Nama: Chriscel Novian
Kelas: 1IA01
NPM: 52414375
1. Hukum, Negara dan Pemerintah
A. Hukum
Sukar kiranya untuk memberikan suatu definisi tentang hukum. Beberapa perumusan yang ada, rnasing-masing menonjolkan segi tertentu dari hukum. Di dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
Selain Utrecht beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah pula merumuskan definisi hukum. Di antaranya adalah JCT. Simorangkir SH. dan Woerjono Sastropranoto SH. yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Selain Utrecht beberapa Sarjana Hukum Indonesia lainnya telah pula merumuskan definisi hukum. Di antaranya adalah JCT. Simorangkir SH. dan Woerjono Sastropranoto SH. yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
a. Ciri-ciri dan Sifat Hukum
Ciri-ciri hukum:
-Adanya perintah atau larangan.
-Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang
Sifat Hukum:
Sifat hukum yaitu memaksa dan kepada barang siapa yang melanggar baik disengaja atau tidak, dapat dikenai sanksi yang berupa hukuman.
b. Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum dapat dibedakan dari segi formal dan segi material.
Sumber hukum material dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain.
Sedangkan sumber hukum formal antara lain adalah :
1. Undang-undang (Statute)
yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.
2. Kebiasaan (Custom)
yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga tindakan yang berlawanan dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum.
3. Keputusan-keputusan Hakim (Yurisprudensi)
yaitu keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama.
4. Traktat (treaty)
yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.
5. Pendapat Sarjana Hukum
yaitu pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.
c. Pembagian Hukum
1. Menurut sumbernya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Undang-Undang (Hukum yang tercantum dalam perundang-undangan)
- Hukum Kebiasaan (Hukum yang terletak pada adat)
- Hukum Traktat (Hukum yang ditetapkan oleh negara dalam perjanjian antar negara)
- Hukum Yurisprudensi (Hukum keputusan hakim)
2.Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Tertulis:
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan (hukum yang telah dibuktikan dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap)
2. Hukum tertulis tak dikodifikasikan
- Hukum Tak Tertulis.
3. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Nasional (hukum dalam suatu negara)
- Hukum Internasional (hukum yang mengatur hubungan internasional)
- Hukum Asing (hukum negara lain)
- Hukum Gereja (norma gereja yang ditetapkan untuk anggotanya)
4. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi:
- Ius Constitutum (hukum yang berlaku untuk masyarakat tertentu)
- Ius Constituendum (hukum yang diharapkan akanr berlaku di masa yang akan datang)
- Hukum Asasi (hukum yang berlaku di seluruh dunia)
5. Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Material (hukum yang mengatur kepentingan yang berwujud perintah dan larangan)
- Hukum Formal (hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum material)
6. Menurut sifatnya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum yang memaksa (hukum yang harus ditaati)
- Hukum pelengkap (hukum yang dapat di kesampingkan jika telah membuat perjanjian)
7. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Obyektif (hukum yang mengenal orang atau golongan tertentu)
- Hukum Subyektif (hukum yang berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih)
8. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi:
- Hukum Privat (hukum yang mengatur hubungan antar satu sama lain)
- Hukum Publik (hukum yang mengatur hubungan antar negara)
B. Negara
Negara merupakan alat masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat.
Sebagai organisasi, negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan dam dapat menetapkan tujuan hidup bersama.
a. Tugas utama negara:
1. Mengatur dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat yang saling bertentangan.
2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptkana tujuan bersama yang diarahkan pada tujuan negara.
b. Sifat-sifat Negara:
-Sifat memaksa (negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki)
-Sifat monopoli (negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat)
-Sifat mencakup semua (semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa kecuali)
c. Bentuk Negara
Dari erat tidaknya serta sifat hubungan suatu negara ke dalam maupun ke luar, dapat kita bedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Disebut bentuk negara jika hubungan suatu negara ke dalam (dengan daerahnya) maupun ke luar (dengan negara lain) ikatannya merupakan suatu negara. Sedangkan bentuk kenegaraan terjadi jika hubungan ke dalam maupun ke luarnya, ikatannya merupakan suatu negara.
Dalam teori modern sekarang ini, bentuk negara yang penting adalah: Negara Kesatuan dan Negara Serikat
1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara berada pada Pusat.
Ada dua macam bentuk Negara Kesatuan, antara lain:
a. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi (langsung diatur oleh Pemerintah Pusat)
Keuntungannya: - Adanya peraturan yang sama di seluruh negara
- Penghasilan daerah dapat digunakan untuk keperluan seluruh negara
Kerugiannya: - Menumpuknya pekerjaan Pemerintah Pusat
- Terlambatnya putusan dari pusat
- Keputusan sering tidak cocok dengan keadaan daerah
b. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi (daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri)
2. Negara Serikat
Negara serikat adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang awalnya berdiri sendiri sebagai negara merdeka, berdaulat ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama.
d. Unsur-Unsur Negara
Untuk dikatakan sebagai suatu negara, ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
- Harus ada wilayahnya
Setiap negara pasti mempunyai wilayah yang terdiri dari wilayah daratan, perairan, dan udara.
-Harus ada rakyatnya
Yang termasuk negara adalah semua orang yang ada di dalam wilayah negara.
-Harus ada pemerintahnya
Sebagai suatu organisasi maka negara harus mempunyai badan yang mengatur dan berwenang merumuskan peraturan yang mengikat warganya, yang disebut Pemerintah.
-Harus ada tujuannya
Bahwasannya negara itu mempunyai tujuan adalah merupakan hal yang jelas, tujuan negara itu merupakan hal yang sangar penting, karena segala sesuatu dalam negara akan diarahakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan tersebut.
Tujuan negara tersebut antara lain:
- Perluasan kekuasaan semata
- Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain
- Penyelenggaraan ketertiban hukum
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Umum.
C. Pemerintah
Pemerintah merupakan unsur penting dari negara. Tanpa Pemerintah, maka negara tidak ada yang mengatur. Karena Pemerintah merupakan roda negara, maka tidak akan mungkin ada suatu negara tanpa Pemerintah.
Pemerintahan dalam arti luas:
- Segala kegiatan yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara mengenai penduduk dan wilayah demi tercapainya tujuan negara.
- Segala tugas, kewenangan, kewajiban negara yang harus dilakukan menurut dasar tertentu denu tercapainya tujuan negara.
Pemerintahan dalam arti sempit:
-Menurut Mostesquieu
Pemerintah merupakan hanyalah tugas, kewajiban dan kekuasaan negara di bidang eksekutif
-Menurut Vollenhoven
Pemerintah merupakan kekuasaan negara di bidang bestuur
2. Warga Negara dan Negara
Unsur penting suatu negara yang lain adalah rakyat. Tanpa rakyat, maka negara itu hanya ada dalam angan-angan. Termasuk rakyat suatu negara adalah meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut.
Dalam hubungan ini rakyat diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persatuan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi :
a. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Penduduk ini dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:
1. Penduduk Warga Negara atau Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri;
2. Penduduk bukan Warga negara atau Orang Asing adalah penduduk yang bukan warga negara.
b. Bukan Penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.
A. Asas Kewarganegaraan
Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan dua kriteria, yaitu :
a. Kriterium kelahiran.
Berdasarkan kriterium ini, dibedakan menjadi dua lagi, yaitu :
- Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula "lus Sanguinis".
Di dalam asas ini, seorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan.
- Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau "Ius Soli".
Di dalam asas mi, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.
b. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain.
Di indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu:
(1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Apabila kita melihat pasal-pasal dalam UUD 1945, maka akan dapat kita temukan beberapa ketentuan tentang hak-hak warga negara, misalnya, pendidikan, pertahanan dan kesejahteraan sosial.
Pasal 27 ayat 2:
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 30 ayat 1:
Tiap-tiap warga negara berhak ... ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Pasal 31 ayat 1:
Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Selain pasal-pasal yang menyebutkan hak warga negara maka terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan tentang kemerdekaan warga negara
Pasal 27 ayat 1:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ... (hak memilih dan dipilih).
Pasal 29 ayat 2:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-rnasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (hak untuk beragama dan beribadat menurut kepercayaan masing-rnasing, selama agama dan kepercayaan itu diakui Pemerintah).
Pasal 28:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (hak bersama dan mengeluarkan pendapat).
Dari postingan diatas dapat disimpulkan bahwa antara warganegara dan negara memiliki hubungan yang erat, yaitu suatu negara tidak akan ada tanpa adanya warganegara tersebut dan suatu penduduk tidak akan menjadi warganegara tanpa mendiami suatu wilayah yang sudah merdeka dan berdaulat yang disebut negara.
Daftar Pustaka:
Drs. Ahmadi Abu.2009.Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.
The King Casino and Resort
BalasHapusThe https://tricktactoe.com/ king casino and resort features a modern casino with everything you'd expect from deccasino a classic Vegas Strip casino. The resort ventureberg.com/ features jancasino.com 50000 square feet https://septcasino.com/review/merit-casino/ of Funding: $250 millionDesign: Inspired DesignMasters: Ivan Karaszko